Subscribe to our RSS feedrss

Dephut Cadangkan AreaL HTR 149.284 Hektare

Published by: wgp on May 4, 2009   ·   Topics: Hutan Tanaman Rakyat
dephut-cadangkan
Dephut Cadangkan AreaL HTR 149.284 Hektare  | read this item

Menteri Kehutanan MS Kaban mendesak seluruh pihak mendukung suksesnya program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) karena Departemen Kehutanan sudah mencadangkan areal sekitar 149.284 hektare untuk program tersebut.

“Saya sampai ‘geregetan’ program HTR belum jalan. Jadi saya minta agar para Bupati yang di wilayahnya ada kawasan hutan yang sudah dicadangkan untuk HTR bisa merealisakan program tersebut,” katanya usai Sosialisasi Percepatan Pembangunan HTR di Jakarta, Selasa (25/2).

Dephut saat ini sudah mencadangkan kawasan hutan seluas 149.284 hektare untuk pembangunan HTR yang tersebar di 26 kabupaten. Sampai saat ini, baru ada satu izin HTR yang sudah resmi terbit seluas 8.794 ha di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

“Jadi saya harap kepada para Bupati, areal yang sudah dicadangkan tersebut bisa segera direalisasikan menjadi HTR pada tahun ini juga,” tegas Menhut Kaban.

Kaban menceritakan, dirinya pernah mendapat paparan dari ahli ekonomi Universitas Harvard, Amerika Serikat, yang menyatakan kalau potensi ekonomi yang paling sulit ditandingi setelah tahun 2012 adalah yang berhubungan dengan produk kayu dan kehutanan. “Jadi kita harus berupaya bagaimana caranya agar masyarakat bisa juga memanfaatkan peluang itu,” kata dia.

Program HTR pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 lalu dengan tujuan memberi akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk menggapai kesejahteraan.

Areal HTR adalah kawasan hutan produksi yang dicadangkan oleh menteri kehutanan untuk kemudian oleh Bupati diterbitkan izin pemanfaatannya kepada perorangan di masyarakat setempat atau koperasi.

Untuk mendukung program HTR, pemerintah mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) yang menyediakan kredit bergulir dengan bunga rendah. Saat ini dana yang tersedia di lembaga tersebut mencapai Rp3 triliun.

Sementara itu, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut Hadi Daryanto menyatakan, pembangunan HTR berjalan lamban karena pembentukan kelembagaan yang mantap butuh waktu yang cukup lama.

“Selain itu pendampingan juga belum optimal karena tidak tersedia pendamping dan dana untuk pendamping baik di pusat maupun di daerah,” katanya.

Beberapa perwakilan daerah yang hadir menyatakan dukungannya terhadap program HTR. Meski demikian, mereka umumnya mengaku tidak mudah untuk menjalankan program tersebut, di antara keterbatasan dana untuk melakukan verifikasi calon perserta dan calon lahan HTR.

Sumber : Antara